BONGKAR CENTURY-GATE! (Tamat)

Oleh: Rizki Ridyasmara

Sumber: Eramuslim

Dirangkum Oleh: Mugiwara no Nakama

Kasus Bank Century merupakan kasus yang sesungguhnya tidak bisa lepas, malah diyakini menjadi trigger bagi kasus kriminalisasi KPK (Bibit-Chandra) karena kasus penyadapan Susno Duadji yang tengah bertelepon-ria dengan Budhi Sampoerna dalam kasus Century menjadi awal bagi pertarungan Cicak dan Buaya ini. Setelah Kasus Bibit-Chandra tengah diselesaikan hari-hari ini, gerakan pro-reformasi mendesak kuat agar kasus Bank Century yang diduga kuat melibatkan sejumlah petinggi negara seperti Wakil Presiden Budiono (mantan Gubernur Bank Indonesia) dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Bahkan jika ditelusuri lebih jauh dan dalam, bukan mustahil dan sebab itu harus dibuktikan dengan keras dan berani, orang nomor satu di negeri ini juga harus bertanggungjawab, karena ada dugaan jika aliran dana para deposan besar Bank Century mengalir ke pihaknya yang merupakan sebuah skandal besar pendanaan pemilu dan pemilihan presiden yang diselenggarakan negeri ini beberapa bulan lalu. Semua harus diusut demi hukum yang memenuhi rasa keadilan rakyat, bukan demi hukum yang melestarikan kebusukan status-quo.

Bukankah aneh, dalam pilpres kemarin ada pasangan calon presiden dan wapresnya yang mengaku paling miskin hartanya, paling minim dananya, namun bisa jor-joran kampanye dan mengalahkan “kemeriahan dan kemewahan” kampanye pasangan lainnya. Publik Indonesia sangat tahu pasangan capres-cawapres mana yang paling mewah saat pilpres kemarin. Dananya dari mana?

Siapa Reformis, Siapa Cari Aman, Siapa Yang Busuk

Ada satu lagi yang harus dicatat baik-baik seluruh rakyat Indonesia dalam memperhatikan kasus Bibit-Chandra dan Kasus Bank Century ini. Jika kita memperhatikan pemberitaan di berbagai media massa nasional, media cetak maupun elektronik seperti teve dan radio, maka kita akan disuguhi “pertempuran” pernyataan, antara tokoh-tokoh yang ingin menegakkan kebenaran berhadapan dengan tokoh-tokoh yang ingin menegakkan kekuasaan seenaknya.

Yang pertama menganggap hukum dan segala perundangan harus dan wajib memenuhi rasa keadilan masyarakat banyak, sedangkan kelompok yang kedua biasanya berlindung di balik hukum dan perundang-undangan yang normatif, yang bisa dibolak-balik sesukanya, sehingga tidak masalah jika hukum yang ada malah menzalimi rasa keadilan rakyat.

Di tengah-tengah pertarungan ini ada sekelompok tokoh masyarakat seperti anggota DPR atau politisi, tokoh-tokoh partai dan sebagainya, yang memilih diam terhadap kasus yang melukai rasa keadilan rakyat Indonesia ini. Mereka sama sekali tidak berkomentar atau menyatakan sikapnya terhadap dua kasus besar ini. Istilah lugasnya: golongan ini mencari aman di tengah pertempuran dua kelompok besar yang secara diemtral memang berlawanan. Biasanya, kelompok ini berjiwa “kutu loncat”, akan segera bergabung dengan pihak mana saja yang menang.

Rakyat harus mencatat siapa-siapa saja yang tokoh masyarakat atau partai politik yang berani bersikap menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran, siapa saja tokoh masyarakat atau partai politik yang berpihak pada kekuasaan, dan siapa saja tokoh masyarakat dan partai politik yang memilih “cari selamat sendiri” dengan mengambil sikap diam.

Hal ini sangat perlu dilakukan masyarakat agar kita tidak lagi tertipu oleh bualan dan tipuan para tokoh dan partai politik yang ada. Dalam Pemilu 2009 kemarin, semua partai politik mengaku sebagai yang paling perduli, paling bersih, paling anti korupsi, paling membela rakyat, paling profesional. Namun dalam kasus Bibit-Chandra dan Kasus Bank Century, semuanya tiarap dan cari selamat.

Bang Roni, tukang rujak di bilangan Senen bilang, “Pade kemane kalian semua!” Ini adalah suara rakyat yang paling murni.

Kita sejak sekarang harus memilah, mana yang benar-benar berani untuk menegakkan keadilan, mana yang jelas-jelas busuk, dan mana yang oportunis alias cari selamat sendiri. Inilah modal rakyat untuk memperbaiki Indonesia dalam pemlu tahun 2014. Mudah-mudahan rakyat mencatatnya lekat-lekat di memori otak paling dalam dan tidak lagi tertipu seperti halnya pemilu beberapa bulan lalu.

Menunggu Sikap DPR

Bagai bola salju yang tiada seorang pun bisa menahannya, demikian juga dengan kasus manipulasi perbankan bernama Century yang diduga kuat melibatkan sejumlah orang penting di lingkaran satu negara ini.

Setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan hasil audit investigasi Bank Century ke DPR, walau tidak mengungkap aliran dana sebesar 6,7 triliun rupiah yang merupakan uang rakyat kemana, BPK berdalih hal ini merupakan kewenangan dari PPATK, namun sejumlah temuan BPK dengan tegas menyatakan jika kasus kriminal perbankan ini memang banyak kejanggalan dan bersifat konspiratif. Sikap BPK tegas, Bank Indonesia (BI) dalam hal kasus Century memang sangat janggal dan aneh. Gubernur BI Budiono yang kini menjadi Wakil Presiden dan Menteri Keuangan Sri Mulyani—keduanya loyalis SBY—menjadi pusat dari segala kejanggalan ini. Apalagi politisi PAN yang juga pengamat ekonomi Dradjat Wibowo mengeluarkan satu notulen rapat rahasia terkait pemahasan “menolong” Century yang membuat banyak petinggi negara ini tersengat.

Fraksi Partai Demokrat yang semula enggan bergabung dengan Panitia Hak Angket DPR dalam kasus Century dan berlindung dibalik BPK akhirnya “mati langkah”: Tetap keukeuh menolak bergabung berarti mengindikasikan kuat jika mereka terlibat, namun jika bergabung maka dengan itu berarti ikut “menembak” diri sendiri. Walau demikian, F-PD akhirnya bergabung dan para pimpinannya berkali-kali dengan lantang menyatakan akan berdiri paling depan dalam kasus pemberantasan korupsi, termasuk dalam pengungkapan Kasus Century.

Walau demikian, sejumlah pengamat mengingatkan DPR dan juga rakyat banyak agar bersikap hati-hati dengan sikap mereka ini karena bisa saja di dalam malah akan terjadi penggembosan hak angket DPR, seperti yang selama ini menimpa hak angket-hak angket lainnya. Beberapa tokoh Senayan juga mengingatkan agar Ketua Panitia Hak Angket jangan dari partai pendukung pemerintah karena bisa saja nanti malah melakukan “harakiri” hak angket Century itu sendiri.

Temuan BPK juga sekaligus membantah keras pernyataan Jampidsus Kejagung Marwan Effendy yang belum apa-apa telah mengatakan tidak adanya unsur pidana dalam bailout Bank Century Rp 6,7 triliun (Jawa Pos, 24/10). Pernyataan tersebut dinilai banyak pihak sebagai indikasi jika kasus Century memang melibatkan sejumlah pejabat tinggi negara termasuk insansi terkait yang sangat mungkin melebihi konspirasi kasus Bibit-Chandra.

“Belum ada apa-apa Jampidsus mengatakan tidak ada unsur pidana. Saya semakin yakin bahwa ada upaya sistematis men-deponering kasus Century,” ujar pengamat ekonomi Drajad Wibowo saat diskusi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, akhir Oktober lalu.

Hari-hari ini, rakyat Indonesia harus mengawal Panitia Hak Angket Kasus Bank Century di DPR agar panitia ini bisa bekerja maksimal dan bukan cuma “gertak sambel” atau bahkan dijadikan komoditas untuk kepentingan partainya sendiri.

Di hari-hari ini, upaya pengungkapan kasus Bank Century tengah bergelinding kencang. Dan semoga tetap demikian sehingga al-haq akan bisa terungkap dan kebathilan akan bisa dilihat semua mata rakyat Indonesia.

Dalam tulisan mendatang, akan dibahas kejanggalan-kejanggalan yang terjadi dalam kasus perbankan yang amat kental aroma konspiratifnya. Banyak pihak, pejuang kebenaran, sudah memaparkannya, namun kami akan mencoba untuk merangkumnya untuk Anda semua. Semoga semua menjadi jelas.

Perkembangan demi perkembangan terjadi begitu cepat dalam kasus Bank Century. Beberapa catatan yang ada di antaranya adalah tentang Pansus Hak Angket DPR Kasus Bank Century yang sungguh-sungguh menyesakkan dada.

Harapan masyarakat yang tadinya mulai terlihat agak cerah dengan pansus ini akhirnya kandas tatkala Idrus Marham yang diusung Partai Golkar terpilih menjadi ketuanya. Bukan rahasia lagi jika orang ini dikenal sebagai orangnya Aburizal Bakrie, yang notabene juga amat dekat dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat. Partai yang selama ini diduga kuat menerima aliran dana Century lewat sejumlah tim suksesnya dalam Pemilu dan Pilpres 2009 lalu. Walau yang belakangan ini dibantah keras oleh mereka.

Pengamat politik Universitas Indonesia Boni Hargens menyatakan, “Dengan terpilihnya dia (Idrus Marham) menjadi Ketua Pansus Century, maka bisa dipastikan hak angket ini akan impoten!”

Senada dengan Hargens, Sosiolog Dr. Tamrin Amal Tomagola yang sangat prihatin dengan perkembangan kasus ini di berbagai acara dengan tegas menyatakan jika Idrus Marham merupakan kepanjangan tangan dari faksi Partai Golkar yang pro-Susilo Bambang Yudhoyono dan Partai Demokratnya.

“Dia tidak ada bedanya dengan Partai Demokrat,” tandas Thamrin Amal Tomagola. Sebab itu, Partai Demokrat menarik orangnya dari jajaran Wakil Ketua Pansus karena “orangnya” sendiri yang ada di Partai Golkar sudah duduk jadi ketuanya.

Bahkan dalam salah satu status Facebook yang ditayangkan di Metro TV ada kalimat lucu tapi sangat tepat berbunyi, “Rakyat jangan lagi berharap pada Pansus Century DPR karena sudah dibajak oleh supir tembak”.

KPK Usut Century

Bibit Samad Riyanto dan Chandra M. Hamzah, berkat perjuangan keras rakyat Indonesia dan izin Allah Swt, akhirnya bisa kembali duduk sebagai pilot bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dan KPK sendiri sudah menyatakan secara terbuka jika penyelesaian kasus Bank Century menjadi salah satu target kerja mereka.

Hal ini patut disyukuri, karena KPK-lah lembaga yang berwenang dalam hal pengusutan Century secara hukum, sehingga penyelesaiannya bisa dilakukan secara tuntas, antara lain memenjarakan para pejabat yang nantinya terbukti merampok uang rakyat 6,7 triliun rupiah demi menyenangkan segelintir “bos-bos besar”.

Hal ini sangat berbeda dengan DPR yang tidak memiliki kekuatan hukum, namun hanya berada di jalur politis. DPR sama sekali tidak memiliki kekuatan hukum untuk menyeret dalang di balik kasus Century ke meja hijau, kecuali mengajukan impeachment kepada SBY-Budiono, jika mereka nantinya terbukti berada di balik semua kekisruhan kasus Century ini. Hal ini pun sepertinya sulit karena Pansus Kasus Century di DPR “telah dibajak oleh supir tembak’.

Inilah pelajaran sangat mahal yang harus dibayar oleh jutaan rakyat Indonesia yang telah memilih ‘para pewaris Orde Baru’ dalam Pemilu 2009 kemarin sehingga DPR masih saja dikuasai para politisi busuk yang dalam pemilu kemarin berhasil menipu rakyat.

Perjuangan rakyat Indonesia beberapa bulan belakangan terbukti telah memetik sejumlah “kemenangan”, seperti dalam kasus Cicak versus Buaya, serta kasus Prita Versus Rumah Sakit Omni “Internasional”. Namun janganlah lupa, masih ada satu pekerjaan rumah lagi, bahkan yang ini sangat menentukan, yang harus diperjuangkan rakyat Indonesia, yaitu membongkar penuntasan kasus Bank Century sampai seluruh penjahat dan kriminalis yang saat ini masih saja bebas berkelit dan tebar pesona serta citra, bisa diseret ke muka pengadilan yang benar-benar adil dan kemudian dipenjarakan.

Perlawanan Balik

Kembalinya Bibit-Chandra ke kursi ketua KPK jelas tidak disukai para koruptor dan para koalisinya. Mereka sudah mengambil beberapa langkah antisipasi untuk memandulkan KPK ini, antara lain dengan membajak Pansus Hak Angket Century di DPR—dan ini berhasil, lalu mereka juga tengah menggodok rencana penyusunan peraturan pemerintah soal penyadapan yang berada di bawah gugus tugas Kementerian Komunikasi dan Informasi.

Tumpak Hatorangan, plt Ketua KPK, telah dengan tegas menyatakan jika rencana peraturan pemerintah tentang penyadapan itu jelas merupakan upaya untuk memandulkan kerja KPK. Sebab dalam melakukan tugasnya mengungkap kasus korupsi, jika KPK ingin menyadap seseorang atau instansi, maka KPK harus lapor terlebih dahulu ke Menkominfo. Ini sama saja memberi ruang bagi pejabat yang dicurigai korup dan tengah diincar KPK untuk menghapuskan bukti atau berkelit dari bidikan KPK.

Semoga saja Menkominfo yang baru, Tifatul Sembiring, berani untuk menolak rencana pemerintah yang sungguh-sungguh konyol dan diduga kuat merupakan pesanan dari para pejabat yang korup itu. Atau jika berani, bukankah lebih “menggigit” jika menyiapkan peraturan pemerintah agar para pejabat yang ingin korup, para pejabat yang ingin memark-up anggaran proyek, dan para pejabat yang ingin menerima suap atau gratifikasi, diwajibkan melapor dulu ke Menkominfo untuk dimintakan izinnya. Ini baru sip. Bukan malah mempersulit lembaga yang memang tengah bekerja keras memberangus koruptor.

Jika pemerintah meneruskan rencana ini maka siap-siaplah berhadapan dengan gerakan rakyat yang saat ini sudah sangat muak dengan semua koruptor di negeri ini. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan sudah sampai di bawah titik nadir. Jangan sampai rakyat sendiri yang bergerak untuk menggelar pengadilan rakyat yang tentunya akan sangat menyakitkan dan vulgar prosesnya.

Kasus Century dan Agenda 100 hari pemerintahan

Rakyat sudah melihat bagaimana segala orasi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menyatakan akan berdiri paling depan dalam upaya pemberantasan korupsi, ternyata sekadar omong kosong. Ini terbukti karena dalam program 100 hari pemerintahan ini, penuntasan kasus Century tidak dimasukkan ke dalam agenda kerja, padahal kasus ini sudah terjadi sejak lama.

Bagaimana mau mengungkap kasus korupsi yang jauh lebih besar jika menghadapi seorang Anggodo saja pemerintah ini tidak sanggup! Sistem hukum kita sangat tegas pada orang-orang kecil seperti sosok Nek Minah dan yang lainnya, namun sangat rapuh dan mandul ketika berhadapan dengan orang yang berduit.

Hari-hari ini, kita semua, hendaknya terus memantau dan mengawal proses penuntasan kasus Century yang sangat melukai perasaan keadilan. Salah satu pendekar hukum di negeri kita, Bismar Siregar, menyatakan, “Pakailah hukum itu untuk menegakkan rasa keadilan. Jika hukum itu malah berlawanan dengan rasa keadilan, buanglah dia ke tempat sampah!”

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s