MENYOAL POLEMIK NIKAH SIRI

Kementrian Agama menyerahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Peradilan Agama Tentang Perkawinan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang di dalamnya mengatur nikah siri, poligami, dan kawin kontrak. Pelaku nikah siri akan dikenakan sanksi berupa ancaman pidana 3 bulan dan denda maksimal 5 juta.

Sanksi pidana ini mendatangkan respons dari berbagai pihak. Majelis Ulama Indonesia menyepakati sanksi pidana, sedangkan Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) menyetujui adanya sanksi bagi pelaku pernikahan siri, tetapi bentuknya hukuman perdata. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) belum memberikan rumusan resmi terkait dengan sanksi hukum ini.

Namun menurut Komisioner Komnas Perempuan Neng Dara, lembaga independen ini sudah melakukan kajian tentang pentingnya pencatatan pernikahan sejak 2007. Banyaknya pihak yang dirugikan dari perkawinan tidak tercatat atau tanpa legalisasi menjadi latar belakang kajian ini.

“Perempuan dan anak adalah pihak yang menjadi korban dari pernikahan yang tidak tercatat menurut aturan hukum. Pencatatan pernikahan punya banyak manfaat, karena adanya bukti tertulis jika bicara Undang-undang negara dan hak warga negara. Namun tidak semua warga negara memiliki tanggung jawab. Jika pernikahan tidak tercatat, kemudian suami meninggalkan istri, pihak perempuan yang ingin menuntut nafkah anak atau kewajiban lain dari suami akan mengalami kesulitan karena tidak bisa dibuktikan tanpa catatan pernikahan,” papar Neng Dara kepada Kompas Female.

Dengan pernikahan siri, posisi perempuan semakin tersudut. Jika pada perjalanannya, pernikahan mengalami masalah atau terjadi KDRT dengan kebanyakan perempuan sebagai korban, akan sulit untuk mengajukan tuntutan. Jika terjadi pengabaian terhadap istri dan anak, pihak perempuan juga tidak memiliki bukti kuat lantaran pernikahan tidak dicatatkan.

“Jika terjadi hal yang ‘kurang beres’ dalam pernikahan siri, perempuan sebagai korban bisa melaporkan, namun tak bisa menuntut apa pun karena tidak ada bukti pernikahan,” lanjut Neng Dara.

Neng Dara menegaskan, persoalan pencatatan harusnya menjadi bentuk tanggungjawab negara terhadap warganya. Pernikahan di bawah tangan tanpa pencatatan juga disebabkan faktor biaya administrasi yang bagi sebagian orang dirasa membebani.

Kajian Komnas Perempuan menemukan banyaknya pernikahan yang tidak tercatat terkendala biaya, ini penyebab utama. Faktor lain adalah upaya manipulasi dari pelaku yang kebanyakan berpoligami untuk menyembunyikan statusnya sebagai pria beristri sah.

Perempuan harus lebih menyadari haknya untuk mendapatkan akte nikah begitu ada kesepakatan pernikahan. Lantas, menurut Neng Dara, negara juga memiliki tanggungjawab dengan memberikan pelayanan gratis untuk pencatatan pernikahan atau minimal meringankan biayanya.

“Dari laporan mitra Komnas Perempuan, banyak kasus pengabaian keluarga dari pernikahan yang tidak memiliki legalitas lantaran kepala keluarga tak mampu menebus surat nikah. Tumpukan surat nikah yang belum ditebuskan menumpuk di KUA,” jelasnya.

Jika secara hukum agama, pernikahan sah sesuai rukun dan syarat, perempuan juga perlu memahami perlunya ada perlindungan negara dengan legalitas tertulis. Sanksi hukum atas pelaku nikah siri dalam RUU tersebut, dianggap satu langkah maju untuk melindungi hak perempuan. Meski begitu, menurut Neng Dara, perlu juga untuk lebih detail mencermati pasal-pasal lain dalam keseluruhan RUU tersebut.

Selain itu, Perempuan yang terikat dalam hubungan pernikahan siri rentan mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Selain kekerasan fisik dan mental, para perempuan yang menikah siri kerap kali harus kehilangan hak-haknya sebagai istri karena tidak memiliki status hukum yang jelas.

Demikian diungkapkan Eka Purnama Sari, staf pelayanan hukum dari lembaga bantuan hukum aliansi perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK), saat ditemui Kompas.com, di Jakarta, Selasa (16/2/2010).

“Dari berbagai laporan pengaduan yang masuk ke LBH APIK, laporan kekerasan fisik pada para istri yang terikat hubungan nikah siri itu cukup besar jumlahnya,” papar Eka.

Pada awal 2010 ini saja, ada lebih kurang 200 kasus pelaporan penganiayaan terhadap para istri yang terikat dalam hubungan pernikahan siri. “Jumlah ini meningkat drastis jika dibandingkan tahun 2009 lalu. Tahun 2009 lalu, LBH APIK masih memasukkan kekerasan dalam hubungan nikah siri ke dalam kategori kasus-kasus KDRT. Tapi karena kasus kekerasan dalam nikah siri meningkat signifikan, tahun ini data kami pisahkan,” jelasnya.

Diakui Eka, dari 200 kasus kekerasan dalam pernikahan siri yang diadukan ke LBH APIK, sebagian besar adalah kasus penganiayaan fisik suami terhadap istri. “Kasus didominasi penganiayaan fisik. Tapi, ada juga yang mengadukan ditinggalkan suaminya begitu saja, tidak mendapatkan nafkah lahir maupun batin, dan masih banyak lagi model kasus yang lain,” ungkap Eka.

Ada tiga faktor yang seringkali melandasi pernikahan siri. Uang, daya tarik fisik, dan rayuan. Dan, tak hanya perempuan lugu yang kurang akses informasi yang menjadi korban.Perempuan berpendidikan dengan pengetahuan cukup pun bisa terpedaya, terutama karena faktor uang, kemapanan yang akarnya kembali kepada keinginan untuk hidup nyaman dan mewah. Sementara alasan lelaki menikahi siri pasangannya lebih banyak karena ketidakpuasan dari istri sahnya. Ketidakpuasan itu umumnya terkait dengan fisik istrinya dan juga seksual.

Dalam pernikahan siri, baik perempuan (yang cenderung sebagai korban) maupun lelaki menyadari tindakan mereka dan sebagian tahu benar resikonya. Meski begitu, perempuan yang sadar resiko nikah siri akhirnya tak tahan dengan kondisinya. Kemudian mereka melarikan diri dari situasi tersebut. Bagi korban perempuan lain yang tertipu oleh si lelaki (seringkali lelaki mengaku lajang sebelum mengajak nikah siri), pengacuhan, penelantaran, dan kekerasan kemudian menjadi dampak negatif dari nikah siri.

Yang menarik, dari kasus-kasus nikah siri yang tercatat di LBH APIK, sebagian besar korbannya mengaku bersedia melakukan pernikahan siri karena ditipu oleh suaminya.

Wacana mengenai diberlakukannya sanksi pidana bagi para pelaku nikah siri  adalah salah satu upaya pemerintah yang patut disambut baik. Namun, sanksi pidana bukan satu-satunya jalan keluar yang tepat untuk melindungi para perempuan “korban” kawin siri.

“Upaya pengkriminalan tindakan nikah siri sebenarnya bukan satu-satunya jalan yang tepat jika maksud dari RUU itu untuk melindungi perempuan sebagai pihak yang lemah,” kata Ninik Rahayu, Wakil Ketua Komisi Nasional (Komnas) Perempuan, saat ditemui Kompas.com di Jakarta, Selasa (16/2/2010).

Jika memang ingin memberlakukan sanksi pidana bagi para pelaku nikah siri, pemerintah juga harus melihat kesiapan masyarakat. “Pemerintah sudah harus benar-benar mempersiapkan segala sesuatu yang melatarbelakangi masyarakat agar mereka siap menghadapi aturan tersebut, misalnya terkait persoalan kemiskinan dan pendidikan,” ujar Ninik.

Sebagian besar masyarakat Indonesia, terutama kaum perempuan, melakukan nikah siri karena faktor kemiskinan dan pendidikan yang kurang. “Nah, mereka yang melakukan nikah siri karena alasan ini tidak bisalah begitu saja dikenai sanksi pidana. Harusnya pemerintah justru bantu mempermudah,” cetusnya.

Untuk itu, kata Ninik, harus ada pemisahan perlakuan antara para pelaku nikah siri dalam undang-undang nanti. “Mereka yang melakukan nikah siri karena tidak memiliki biaya untuk melakukan pencatatan administratif, dan karena kesulitan mendapat akses untuk menikah sebaiknya tidak begitu saja dikenai sanksi. Namun, bagi mereka yang notabene memiliki kemampuan dan akses untuk menikah secara legal tapi malah menikah siri, itulah yang harus dikenai sanksi pidana,” tandasnya. (kcm/mugiwara no nakama)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s