MoU Helsingki, UUPA dan Masa Depan Syariat Islam di Aceh

Tulisan ini tercipta dari pemikiran saya saat sedang mengikuti Seminar Revisi UUPA dengan mengangkat tema “Mewujudkan Eksistensi UUPA (Undang-undang Pemerintahan Aceh, pen.) Sesuai dengan MoU Helsingki” yang diselenggarakan oleh HMJ Syariah Jinayah wa Siyasah, Sabtu pagi (19/6) di lantai 3 biro rektor IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh.

Tema yang diangkat adalah tema yang memang sangat penting diangkat kembali ke permukaan. Melihat gaungnya seperti tidak ada lagi, berbeda-beda dengan awal-awal damainya Aceh, beberapa tahun lalu. Masyarakat Aceh mesti menyakan kembali hal ini, apakah memang UUPA ini sudah dijalankan dengan semestinya, atau, diamnya realisasi UUPA ini terjadi karena “pihak pemenang” dalam hal ini pihak GAM, sudah meraih kekuasaan, sehingga penerapan UUPA yang adalah hasil dari MoU Helsingki ini tidak “diperlukan lagi” oleh mereka karena, MoU ini adalah cara mereka untuk meraih kekuasaan, sehingga ketika usaha meraih kekuasaan ini telah dicapai, maka mereka tidak mengurusi lagi hal yang penting ini (baca UUPA). Dan syariat Islam hanyalah alat yang digunakan GAM untuk mendapatkan dukungan rakyat Aceh yang mayoritasnya beragama Islam. Seperti yang sering dipraktekkan oleh orang-orang yang ingin meraih kekuasaan di jenjang yang lebih tinggi lagi, di Dewan atau jadi penguasa.

Namun, bukan hal ini yang menjadi pokok permasalahan yang ingin penulis utarakan disini, tetapi ada satu hal yang mendasar yang mesti masyarakat Aceh untuk pertanyakan kembali, yakni penerapan syariat Islam di Aceh pasca MoU Helsingki ini. Apakah hal ini sudah dijalankan dengan sangat baik? Dan apakah hal ini ada terkandung di dalam MoU Helsingki dan UUPA?

Kenapa dua hal ini yang penulis pertanyakan? Karena hal ini adalah penting jika ada mencakup di dalam MoU Helsingki dan UUPA, maka penerapan syariat Islam di Aceh lebih maksimal, karena dilindungi dan dijamin oleh hukum yang berlaku di Aceh. Ini menurut logika penulis. Namun, nyatanya penerapan syariat Islam di Aceh TIDAK TERCANTUM di dalam MoU Helsingki! Ada apa ini? Apakah ada upaya untuk menghilangkan syariat Islam di Aceh? Atau seperti kata mantan Rektor IAIN Ar-Raniry Yusni Sabi bahwa hal ini terjadi karena penerapan syariat Islam di Aceh sudah final (sah). Jadi, tidak perlu lagi repot-repot dibahas di MoU tersebut.

Menarik memang menyimak pernyataan Yusni Sabi tersebut, karena seperti kata beliau syariat Islam di Aceh memang sudah berlaku, jadi ngapain lagi harus disinggung. Namun, kita juga tidak dapat mengenyampingkan poin pertama yang penulis ajukan, yaitu upaya sistematis yang tidak tertutup kemungkinan dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk menghilangkan syariat Islam di Aceh, seperti usaha yang pernah dilakukan oleh orientalis Snouck Hurgronje.

Staf Ahli Hukum & Politik Gubernur, M Jafar, SH, SHum membenarkan jika syariat Islam memang tidak dicantumkan di dalam MoU tersebut. Namun begitu, mantan ketua KIP Aceh itu mengatakan jika masalah penerapan syariat Islam di Aceh ada di dalam UUPA.

Kembali lagi ke topik. Upaya menghilangkan syariat Islam di Aceh tercium di dalam poin 1.4.2 yang terdapat di dalam MoU tersebut. Poin tersebut berisi: “Legislatif Aceh akan merumuskan kembali ketentuan hukum bagi Aceh berdasarkan prinsip-prinsip universal HAM sebagaimana tercantum di dalam Kovenan Internasional PBB mengenai hak-hak sipil dan politik dan mengenai hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.”

Poin ini secara jelas menyiratkan jika ada upaya menggeser syariat Islam di Aceh dengan alasan HAM. Namun hal ini dibantah oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Tengku Muslim Ibrahim. Menurut beliau, syariat Islam yang sudah berlaku sah secara yuridis formal tidak dapat digeser oleh HAM. Karena penerapan syariat Islam di suatu daerah tidak bisa dianggap melanggar HAM (Sabili, 8/9/05).

Selain itu, pernyataan Nur Juli–seperti dikatakan oleh Pak Jafar–patut kita camkan. Menurut beliau, kenapa penerapan syariat Islam tidak tercakup di dalam MoU, karena masalah syariah Islam akan diserahkan langsung ke rakyat Aceh. Sehingga porsi pemerintah Aceh akan berkurang untuk mengurusi hal ini. Pemerintah dalam hal ini adalah Gubernur dan perangkatnya yang berwenang di dalam hal ini yang seharusnya menjadi pengembala dan pengayom sekaligus benteng bagi rakyat Aceh di dalam masalah aqidah dan syariah Islam, hanya menjadi bertugas sebagai peng-iya saja, yakni orang yang menyetujui penerapan syariat Islam di Aceh tanpa dibarengi oleh langkah dan sikap yang tegas jika terjadi tindakan yang melanggar syariat Islam dan mengancam aqidah masyarakatnya.

Selain itu, jika masalah syariat Islam di Aceh diserahkan ke masyarakat Aceh, otomatis, ini tidak berjalan optimal, karena syariat Islam akan bersifat pribadi saja. Dan bisa jadi, jika hal ini dibiarkan, maka, otomatis masyarakat Aceh bisa menggeser bahkan melenyapkan syariat Islam langsung di Aceh. Karena prinsip demokrasi bergerak dengan suara terbanyak. Dan, jika kita melihat kondisi masyarakat Islam di Aceh, hal ini mendukung. Perbuatan masyarakat Aceh yang terkenal dengan syariat Islam sudah jauh melenceng. Baik di tingkat pergaulan maupun kondisi lainnya. seperti jika saat azan berkumandang di masjid raya Baiturrahman, toko-toko masih tetap buka dan beraktivitas jual beli seperti biasa bahkan masyarakat yang berleha-leha di halaman pekarangan masjid raya dan bahkan, seperti yang penulis lihat sendiri dengan mata kepala penulis sendiri, orang-orang ini mesti disuruh-suruh salat dulu oleh petugas masjid memakai alat pengeras suara, padahal mereka telah dewasa. Ironis!

Almarhum Hussein Umar sendiri yang sempat menjabat ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) sempat mengatakan, seharusnya penerapan syariat Islam ini mestilah menjadi komitmen kedua belah pihak, baik RI maupun GAM.

Jangan sampai hal ini menjadi alat bagi kepentingan asing di Aceh untuk menghilangkan syariat Islam di bumi Serambi Mekkah ini, sebuah negeri yang terkenal dengan Qanun Meukuta Alamnya. Sebuah qanun (UU) yang berdasarkan Alquran dan hadis. Sebuah qanun yang dicontoh oleh Brunai Darussalam saat membuat UU bagi negaranya. Jangan sampai syariat Islam menjadi hilang di tanah para syuhada ini. Karena syariat Islam di Aceh adalah harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Jangan sampai, kita orang Aceh menjadi Mustafa Kemal Attaturk generasi baru yang merubah sekaligus menghancurkan syariat Islam di negerinya sendiri. Jangan sampai kita menjadi begundal Zionis. Nauzubillah himinzalik. (mugiwara no nakama)

Iklan

3 thoughts on “MoU Helsingki, UUPA dan Masa Depan Syariat Islam di Aceh

  1. sy rasa hukum yg begitu ta perlu cz terlalu eXTREME GAN…
    sy tanya apa yg mencambuk itu ga punya dosa??
    jgn main hakim cz negara kita uda punya hukum tertulis!!!…

  2. lucunya skarang penerapan hukum syariat hanya di gunakan untuk rakyat kalangan bawah….para pejabat dan elit politik bebas melakukan apapun yang mereka mau tanpa harus takut terhadap hukum syariat…….tanya kenapa?????

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s